Jasa Pelaporan Pajak Developer Makassar, Solusi PPh Final, PPN Real Estate, dan Pelaporan SPT Badan Sektor Konstruksi

 

Pendahuluan: Kompleksitas Pajak di Sektor Properti Makassar

 

Jasa Pelaporan Pajak Developer Makassar – Sektor properti dan real estate di Makassar dan sekitarnya (Gowa, Maros, Parepare) adalah salah satu mesin utama pertumbuhan ekonomi, tetapi juga salah satu sektor dengan regulasi perpajakan yang paling kompleks. Perusahaan developer wajib mematuhi berbagai jenis pajak, mulai dari PPh Final atas Penjualan, PPN, hingga PPh Badan yang terkait dengan biaya pembangunan dan operasional perusahaan.

Kesalahan dalam pencatatan akuntansi untuk tujuan fiskal—misalnya, pengakuan biaya perolehan tanah, biaya konstruksi, atau saat pengakuan penghasilan dari penjualan bertahap—dapat berujung pada kerugian signifikan dan sanksi. Oleh karena itu, memanfaatkan layanan Konsultan Pajak Properti Makassar yang spesialis dalam industri ini adalah langkah yang strategis. Secara keseluruhan, kami hadir untuk menyediakan Jasa Pelaporan Pajak Developer yang komprehensif, sehingga memastikan Klien mematuhi seluruh peraturan, di samping itu Klien dapat mengoptimalkan kewajiban pajak secara legal.

---

I. Kewajiban PPh Final dan PPN Sektor Properti

 

Sektor real estate didominasi oleh PPh Final dan PPN yang memiliki perlakuan berbeda dari sektor jasa atau perdagangan biasa.

1. Pelaporan PPh Final atas Pengalihan Hak atas Tanah/Bangunan

 

Kami menangani perhitungan dan pelaporan PPh Final (PPh Pasal 4 ayat (2)) atas penjualan atau pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan. Terlebih lagi, kami memastikan tarif PPh Final yang Klien gunakan sesuai dengan ketentuan terbaru, termasuk insentif PPh bagi rumah sederhana atau subsidi (jika ada). Sangat penting, kami memastikan penyetoran PPh Final Klien lakukan tepat waktu, sebab ini merupakan syarat penting untuk proses Akta Jual Beli (AJB) di notaris.

2. Pengelolaan PPN Penyerahan Properti dan Jasa Konstruksi

 

Kami mengelola PPN Keluaran atas penyerahan properti (rumah, ruko, apartemen). Selanjutnya, kami memastikan Faktur Pajak Klien terbit dengan dasar pengenaan pajak (DPP) dan kode yang benar. Secara khusus, kami membantu developer mengelola PPN Masukan dari supplier dan kontraktor. Dengan demikian, kami memastikan PPN Masukan Klien dapat Klien kreditkan secara maksimal dan Klien lakukan rekonsiliasi PPN setiap bulan. Hal ini vital untuk meminimalkan PPN Kurang Bayar Klien.

3. Jasa Pelaporan PPh Pasal 4(2) Jasa Konstruksi

 

Apabila developer Klien juga memiliki unit usaha jasa konstruksi, kami membantu Klien mematuhi PPh Final atas Jasa Konstruksi. Kami memastikan pemotongan Klien lakukan sesuai kualifikasi usaha (besar, menengah, kecil) dan Klien laporkan melalui e-Bupot Unifikasi, sehingga Klien terhindar dari sanksi karena pemotongan yang salah.

---

II. Pelaporan SPT Tahunan PPh Badan Developer (1771)

 

SPT Badan developer memiliki kompleksitas tinggi terkait pengakuan penghasilan dan biaya yang belum selesai.

1. Rekonsiliasi Fiskal Metoda Pengakuan Penghasilan

 

Kami fokus pada rekonsiliasi fiskal Laporan Keuangan Tahunan. Tantangan utama di sektor real estate adalah pengakuan penghasilan (misalnya, percentage of completion method vs full accrual method). Oleh karena itu, kami memastikan metode pengakuan penghasilan dan biaya di SPT Badan Klien Klien pertahankan konsisten dengan peraturan perpajakan, dengan demikian Klien dapat meminimalkan risiko koreksi DJP atas laba Klien.

2. Pengelolaan Biaya Perolehan dan Pengembangan Tanah

 

Kami memastikan seluruh biaya yang Klien keluarkan untuk perolehan, pematangan, dan pengembangan tanah (termasuk IMB, biaya legal) Klien kapitalisasi dengan benar. Selain itu, kami memverifikasi bahwa seluruh biaya yang dapat Klien bebankan secara fiskal Klien akui, sehingga Klien dapat mengoptimalkan HPP (Harga Pokok Penjualan) Klien di SPT 1771.

3. Optimalisasi PPh Pasal 25

 

Kami membantu Klien menghitung PPh Pasal 25 bulanan secara realistis. Mengingat sifat bisnis developer yang siklus penjualannya tidak merata, kami dapat mengajukan penyesuaian PPh Pasal 25 ke KPP Pratama Makassar, sehingga arus kas Klien tidak terbebani oleh angsuran pajak yang terlalu tinggi.

---

III. Manajemen Risiko dan Kepatuhan Properti di Makassar

 

Pengawasan DJP terhadap developer di Makassar sangat ketat karena nilai transaksi yang besar.

1. Sinkronisasi Data Lintas Jenis Pajak

 

Ketidaksesuaian antara PPN Keluaran (Omzet PPN) dan Omzet di SPT PPh Badan adalah pemicu SP2DK utama. Untuk mencegah hal ini, kami secara ketat merekonsiliasi data tersebut setiap bulan dan menyusun narasi pembelaan fiskal untuk menjelaskan setiap perbedaan (misalnya, penjualan yang belum ada serah terima).

2. Pendampingan Saat Pengujian PPN Restitusi

 

Banyak developer mengalami PPN Lebih Bayar di awal proyek. Jika Klien mengajukan Restitusi PPN, kami mendampingi Klien secara penuh saat Pemeriksaan. Kami memastikan Klien siap menghadapi pengujian yang sangat detail terkait validitas PPN Masukan Klien dan kelengkapan administrasi supplier Klien.

3. Kesiapan Menghadapi Coretax System

 

Sebagai WP di Makassar, Klien wajib beradaptasi dengan Coretax System (CTS). Oleh karena itu, kami memastikan master data Klien (aset, supplier, dan customer) Klien input ke sistem secara terstruktur, sebab CTS akan secara otomatis membandingkan data penjualan Klien dengan data notaris/PPAT setempat. (Baca juga: Jasa Konsultan Pajak Coretax Makassar)

---

Kesimpulan

 

Pelaporan pajak yang benar bagi developer bukan sekadar kepatuhan, melainkan manajemen risiko strategis. Oleh karena itu, Jasa Pelaporan Pajak Developer Makassar kami menjamin seluruh kewajiban PPh Final, PPN, dan PPh Badan Klien Klien kelola secara profesional, mengamankan Klien dari sanksi, dan memungkinkan Klien fokus pada pembangunan proyek.

---

Pastikan Kepatuhan Pajak Properti Klien Terkelola Sempurna!

 

Hubungi kami untuk konsultasi SPT Badan dan PPh Final Developer Klien.